INILAH.COM, Bangkok - Utusan HAM dari PBB menyatakan Myanmar tak serius mengatasi pelanggaran HAM di negara tersebut. Padalah pemerintah junta sudah diganti sejak Maret lalu.
Usai pemilu tahun lalu, pemerintah telah berganti dari junta militer ke sipil. Dunia menggapnya sebagai kemajuan yang luar biasa besar. Terutama sebagai peta jalan menuju demokrasi. "Meski begitu, demokrasi membutuhkan banyak hal," ujar utusan PBB, Tomas Ojea Quintana.
Saat ini, pemerintah Myanmar masih melarang Quintana berjunjung ke negaranya. Ia masih berada di Thailand, menantikan izin masuk ke Myanmar sambil mewawancarai pengungsi Myanmar yang berada di Thailand.
"Masih terjadi kekerasan di perbasan timur Myanmar dan banyak korban, terutama dari etnis minoritas. Pemerintah Myanmar masih belum berusaha mengatasi hal ini," lanjutnya.
sumber :www.inilah.com
Usai pemilu tahun lalu, pemerintah telah berganti dari junta militer ke sipil. Dunia menggapnya sebagai kemajuan yang luar biasa besar. Terutama sebagai peta jalan menuju demokrasi. "Meski begitu, demokrasi membutuhkan banyak hal," ujar utusan PBB, Tomas Ojea Quintana.
Saat ini, pemerintah Myanmar masih melarang Quintana berjunjung ke negaranya. Ia masih berada di Thailand, menantikan izin masuk ke Myanmar sambil mewawancarai pengungsi Myanmar yang berada di Thailand.
"Masih terjadi kekerasan di perbasan timur Myanmar dan banyak korban, terutama dari etnis minoritas. Pemerintah Myanmar masih belum berusaha mengatasi hal ini," lanjutnya.
sumber :www.inilah.com
No comments:
Post a Comment